kami dari LOyaL band ..aktifkan nada sambung pribadi kami dengan mengetik REG (spasi) ABP kirim ke 1212...thanks to attention..LoyaL band berawal dari suatu sahabat2 yang baik hati dan rajin menabung...hahaha kidding...awal terbentuknya band kami dikarenakan hobi kita yang menyukai musik ..dan bisa memainkan alat musik..
awal karir loyal band lahir pada tanggal 9 mei 2008...
kita sudah hampir mempunyai 1 album ..dengan hits single aku bukan playboy..
serta kami bernaung dalam bendera label Trinity optima ..and G-Studio..
thanks to allah...my big family of LOyaL band ..
ok sekian dlu tentang band saya..arigatou gozaimasu
Selasa, 29 Desember 2009
teman'ku yang lucu dan Pintar di kampus
Aku mempunyai seorang teman yang bernama madse pratomo, dia tinggal di daerah pedalaman Tanggerang yang jauh dari lingkungan Kota JAKARTA. Dia datang kekampus selalu menjadi orang pertama yang datang dan menjadi orang yang paling rajin mengerjakan tugas-tugas yang diberika dosen di kelas dan selalu membuat kami tertawa karena kelakuannya yang lucu dan membuat kami tertawa seperti seorang pelawak karena tampangnya yang lugu, kocak dan ngeselin, tetapi dia mempunyai penggemar yang banyak layaknya seperti seorang artis dan mempunyai seorang pacar yang cantik jelita yang membuat saya dan teman-teman saya iri melihat dia. Dia juga selalu membantu kami dalam mengerjakan tugas-tugas praktikum komputer, karena dia lumayan pintar dalam bidang komputer.
Kamis, 10 Desember 2009
Transparansi dalam bank century
RIBUT-RIBUT soal pengucuran dana penyelamatan Bank Century terus berlanjut walaupun Menteri Keuangan Sri Mulyani berulang kali mengatakan penyelamatan terhadap bank kecil itu telah sesuai dengan peraturan.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah mengucurkan dana sebesar Rp6,7 triliun kepada Bank Century atas rekomendasi pemerintah dan Bank Indonesia. Padahal, dana yang disetujui DPR hanya sebesar Rp1,3 triliun.
Misteri itulah yang ditindaklanjuti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi terhadap bank.
Tidak hanya KPK, DPR pun meminta BPK mengaudit proses bailout tersebut. Itu karena sebelumnya DPR pada 18 Desember 2008 telah menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) sebagai payung hukum dari penyelamatan bank milik pengusaha Robert Tantular itu.
Kasus Bank Century telah memperlihatkan kepada kita bahwa ada bank kecil yang mendapatkan dukungan besar dari otoritas keuangan dan bank sentral. Pertanyaannya adalah semangat apakah yang melatarinya?
Argumentasi yang muncul dari pihak berwenang sejauh ini adalah bahwa proses penyelamatan Bank Century telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam UU LPS dan perintah dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Bahwa pembiayaan yang dikeluarkan LPS untuk menyelamatkan Bank Century berasal dari kekayaan LPS, bukan uang negara.
Saat likuidasi Bank Century, terdapat 23 bank yang masuk pengawasan BI. Dan pengambilalihan itu bertujuan memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat untuk mencegah rush yang bila dibiarkan, akan berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional.
Terlepas dari argumen pemerintah, BI, dan LPS, yang harus diuji kebenarannya, kasus Bank Century dalam level tertentu diperkeruh isu transparansi yang dipertanyakan banyak kalangan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan tegas menyatakan ia sama sekali tidak tahu tentang proses bailout bank tersebut karena tidak pernah mendapatkan laporan dari Sri Mulyani saat kebijakan itu diambil.
Adalah aneh, seorang wakil presiden yang selama ini dikenal sebagai driving force dalam kebijakan ekonomi tidak mengetahui dan tidak dilapori. Ketidaktahuan Wapres menjadi bukti bahwa transparansi menjadi persoalan serius yang harus dituntaskan dalam isu bailout ini.
Kasus Bank Century juga tidak terlepas dari isu tidak sedap mengenai dugaan keterlibatan petinggi kepolisian. Terkait dengan persoalan di Bank Century pernah muncul sebuah polemik tentang cicak versus buaya antara kepolisian dan KPK. Ini juga menjadi tanda tanya tersendiri yang harus diungkap.
Ada pula isu bahwa penyelamatan Bank Century dilakukan semata untuk menyelamatkan dana nasabah tertentu.
Masih banyak misteri yang melingkupi kasus penyelamatan Bank Century. Karena itu, audit investigasi BPK harus dilakukan dengan tuntas.
Jangan sampai ada penumpang gelap yang bermain dengan mengatasnamakan penyelamatan ekonomi nasional.
Pertanyaan yang amat mengganggu bukanlah pada alasan mengapa Bank Century harus diselamatkan. Namun, pada mengapa untuk sebuah bank kecil dengan aset yang juga kecil harus dikucurkan dana yang begitu besar? Apalagi pemilik bank itu sedang terlibat kasus pidana penggelapan uang nasabah?
Apakah semua kejahatan pidana pemilik bank harus ditanggulangi negara? Jadi, soal mengapa sudah transparan. Yang belum terang benderang adalah soal jumlah yang sangat besar.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah mengucurkan dana sebesar Rp6,7 triliun kepada Bank Century atas rekomendasi pemerintah dan Bank Indonesia. Padahal, dana yang disetujui DPR hanya sebesar Rp1,3 triliun.
Misteri itulah yang ditindaklanjuti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi terhadap bank.
Tidak hanya KPK, DPR pun meminta BPK mengaudit proses bailout tersebut. Itu karena sebelumnya DPR pada 18 Desember 2008 telah menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) sebagai payung hukum dari penyelamatan bank milik pengusaha Robert Tantular itu.
Kasus Bank Century telah memperlihatkan kepada kita bahwa ada bank kecil yang mendapatkan dukungan besar dari otoritas keuangan dan bank sentral. Pertanyaannya adalah semangat apakah yang melatarinya?
Argumentasi yang muncul dari pihak berwenang sejauh ini adalah bahwa proses penyelamatan Bank Century telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam UU LPS dan perintah dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Bahwa pembiayaan yang dikeluarkan LPS untuk menyelamatkan Bank Century berasal dari kekayaan LPS, bukan uang negara.
Saat likuidasi Bank Century, terdapat 23 bank yang masuk pengawasan BI. Dan pengambilalihan itu bertujuan memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat untuk mencegah rush yang bila dibiarkan, akan berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional.
Terlepas dari argumen pemerintah, BI, dan LPS, yang harus diuji kebenarannya, kasus Bank Century dalam level tertentu diperkeruh isu transparansi yang dipertanyakan banyak kalangan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan tegas menyatakan ia sama sekali tidak tahu tentang proses bailout bank tersebut karena tidak pernah mendapatkan laporan dari Sri Mulyani saat kebijakan itu diambil.
Adalah aneh, seorang wakil presiden yang selama ini dikenal sebagai driving force dalam kebijakan ekonomi tidak mengetahui dan tidak dilapori. Ketidaktahuan Wapres menjadi bukti bahwa transparansi menjadi persoalan serius yang harus dituntaskan dalam isu bailout ini.
Kasus Bank Century juga tidak terlepas dari isu tidak sedap mengenai dugaan keterlibatan petinggi kepolisian. Terkait dengan persoalan di Bank Century pernah muncul sebuah polemik tentang cicak versus buaya antara kepolisian dan KPK. Ini juga menjadi tanda tanya tersendiri yang harus diungkap.
Ada pula isu bahwa penyelamatan Bank Century dilakukan semata untuk menyelamatkan dana nasabah tertentu.
Masih banyak misteri yang melingkupi kasus penyelamatan Bank Century. Karena itu, audit investigasi BPK harus dilakukan dengan tuntas.
Jangan sampai ada penumpang gelap yang bermain dengan mengatasnamakan penyelamatan ekonomi nasional.
Pertanyaan yang amat mengganggu bukanlah pada alasan mengapa Bank Century harus diselamatkan. Namun, pada mengapa untuk sebuah bank kecil dengan aset yang juga kecil harus dikucurkan dana yang begitu besar? Apalagi pemilik bank itu sedang terlibat kasus pidana penggelapan uang nasabah?
Apakah semua kejahatan pidana pemilik bank harus ditanggulangi negara? Jadi, soal mengapa sudah transparan. Yang belum terang benderang adalah soal jumlah yang sangat besar.
Kepimimpinan Perusahaan
Negara merupakan salah satu organisasi besar yang mempunyai tujuan tertentu, di antaranya adalah menjadikan rakyatnya sejahtera. Demikian pula dengan bentuk organisasi lain, baik formal maupun informal, semuanya mempunyai tujuan-tujuan yang disepakati bersama oleh semua anggota organisasi. Tujuan-tujuan tersebut berbeda antara organisasi yang satu dengan yang lainnya. Sebuah organisasi formal adalah organisasi yang mempunyai struktur dan fungsi organisasi serta aturan-aturan yang jelas bagi anggotanya yang semuanya terdokumentasi dengan baik (tertulis). Contoh organisasi formal adalah perusahaan, organisasi massa, partai, dan sebagainya. Organisasi informal adalah organisasi yang tidak mempunyai struktur dan aturan formal tertulis, namun anggotanya telah menyepakati aturan-aturan organisasi, yang biasanya berupa norma-norma atau etika tak tertulis lainnya. Contoh organisai informal adalah keluarga dan masyarakat pada umumnya. Dalam masyarakat sebenarnya ada pemimpin formal, misalnya kepala desa, ketua RT, dan sebagainya. Namun, biasanya masyarakat juga mempunyai pemimpin yang dituakan atau dihormati bersama secara informal oleh anggota masyarakat, misalnya kiai, atau tokoh masyarakat lainnya.
Fokus bahasan dalam tulisan ini adalah organisasi formal, yang mempunyai struktur dan aturan organisasi secara formal (tertulis). Tidak dapat dipungkiri, aturan-aturan dalam organisasi yang ditetapkan oleh pemimpin bersama-sama anggota organisasi akan mempengaruhi sikap para anggota secara keseluruhan. Dalam kasus yang banyak terjadi di Indonesia, dengan belum berjalannya sistem dalam sebuah organisasi secara baik, pengaruh pemimpin ternyata masih begitu besar dalam menentukan arah berjalannya organisasi. Pemimpin masih diberi kewenangan yang lebih besar, hampir-hampir tanpa kontrol dari dewan pengawas misalnya, atau dewan perwakilan rakyat (contohnya adalah kepemimpinan dalam sebuah negara). Kalaupun ada pengawasan, masih kecil dampaknya terhadap perubahan kepemimpinan yang dijalankan.
Penulis sangat tertarik untuk mengulas pengaruh kepemimpinan di sebuah perusahaan, sebuah hotel BUMN di Surabaya. Salah satu alasan penulis adalah kinerja manajemen hotel yang selama ini dipantau dan dinilai secara ketat oleh dewan perusahaan dan penilaiannya benar-benar dapat terukur dengan adanya laporan keuangan yang dikeluarkannya tiap setahun sekali. Perusahaan pada umumnya mempunyai semacam komisaris yang akan memberikan pertimbangan atas kinerja perusahaan tiap tahun sekali. Lebih-lebih jika perusahaan itu sebuah perusahaan go public, perusahaan akan mengadakan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang akan dijadikan ajang penilaian secara transparan atas prestasi perusahaan dalam tahun yang bersangkutan. Proses ini agak berbeda dengan bentuk organisasi formal lainnya, yang belum mempunyai sistem penilaian kinerja organisasi yang terukur secara jelas.
Sebelum menyimak lebih jauh ada baiknya penulis memberikan batasan atas istilah yang akan sering digunakan dalam topik ini. Pemimpin adalah sebuah istilah untuk seorang individu yang memimpin sebuah organisasi, baik formal maupun informal. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai upaya seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, secara umum dapat diartikan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melakukan kepemimpinan dengan baik.
Dalam sebuah perusahaan, kepemimpinan akan berpengaruh pula pada kinerja para karyawannya. Selain sistem organisasi yang telah terbentuk, kepemimpinan memegang peranan penting, antara lain dalam pengambilan keputusan. Beberapa hal yang juga dipengaruhi oleh peran kepemimpinan adalah semangat kerja karyawan. Semangat kerja karyawan ini antara lain tercermin dalam kerja sama antarkaryawan, tingkat absensi yang rendah, kepuasan kerja di perusahaan, dan tingginya disiplin di kalangan karyawan.
Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saptanto (1997 ; 75) pada perusahaan tertentu, ditunjukkan bahwa semangat kerja yang tercermin dalam perilaku sehari-hari karyawan memang mempunyai korelasi yang positif dengan peran kepemimpinan yang dijalankan dalam organisasi yang bersangkutan, namun pengaruhnya kecil sekali. Semangat kerja yang dipengaruhi oleh motivasi, komunikasi, lingkungan kerja, termasuk kepemimpinan mempunyai dimensi yang lebih luas karena menyangkut penilaian intern dalam individu karyawan itu sendiri. Namun, dalam penelitian tersebut, kepemimpinan yang dapat mempengaruhi semangat kerja tidak merujuk pada teori kepemimpinan tertentu.
Dalam penelitian ini peran-peran dalam sebuah kepemimpinan akan diuji pengaruhnya terhadap semangat kerja karyawan yang dalam hal ini dimiliki oleh karyawan setingkat manajerial. Dengan demikian, dapat dilihat apakah ada pengaruh yang signifikan antara peran seorang pemimpin dengan tingat absensi, kepuasan, kerja sama, dan disiplin karyawannya.
Faktor-faktor lain di luar kepemimpinan yang dapat mempengaruhi semangat kerja karyawan, antara lain motivasi diri, partisipasi, dan komunikasi, tidak menjadi bahasan dalam penelitian ini karena penulis menilai bahwa faktor-faktor tersebut biasanya telah melekat dalam diri seseorang. Faktor-faktor tersebut hanya membutuhkan sedikit stimulan agar dapat berpengaruh pada perilaku seseorang. Faktor kepemimpinan, menurut penulis, akan lebih menunjukkan dimensi sosial dalam sebuah organisasi. Banyak individu akan saling berinteraksi di dalamnya sehingga lebih menarik untuk diteliti.
Fokus bahasan dalam tulisan ini adalah organisasi formal, yang mempunyai struktur dan aturan organisasi secara formal (tertulis). Tidak dapat dipungkiri, aturan-aturan dalam organisasi yang ditetapkan oleh pemimpin bersama-sama anggota organisasi akan mempengaruhi sikap para anggota secara keseluruhan. Dalam kasus yang banyak terjadi di Indonesia, dengan belum berjalannya sistem dalam sebuah organisasi secara baik, pengaruh pemimpin ternyata masih begitu besar dalam menentukan arah berjalannya organisasi. Pemimpin masih diberi kewenangan yang lebih besar, hampir-hampir tanpa kontrol dari dewan pengawas misalnya, atau dewan perwakilan rakyat (contohnya adalah kepemimpinan dalam sebuah negara). Kalaupun ada pengawasan, masih kecil dampaknya terhadap perubahan kepemimpinan yang dijalankan.
Penulis sangat tertarik untuk mengulas pengaruh kepemimpinan di sebuah perusahaan, sebuah hotel BUMN di Surabaya. Salah satu alasan penulis adalah kinerja manajemen hotel yang selama ini dipantau dan dinilai secara ketat oleh dewan perusahaan dan penilaiannya benar-benar dapat terukur dengan adanya laporan keuangan yang dikeluarkannya tiap setahun sekali. Perusahaan pada umumnya mempunyai semacam komisaris yang akan memberikan pertimbangan atas kinerja perusahaan tiap tahun sekali. Lebih-lebih jika perusahaan itu sebuah perusahaan go public, perusahaan akan mengadakan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang akan dijadikan ajang penilaian secara transparan atas prestasi perusahaan dalam tahun yang bersangkutan. Proses ini agak berbeda dengan bentuk organisasi formal lainnya, yang belum mempunyai sistem penilaian kinerja organisasi yang terukur secara jelas.
Sebelum menyimak lebih jauh ada baiknya penulis memberikan batasan atas istilah yang akan sering digunakan dalam topik ini. Pemimpin adalah sebuah istilah untuk seorang individu yang memimpin sebuah organisasi, baik formal maupun informal. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai upaya seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, secara umum dapat diartikan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melakukan kepemimpinan dengan baik.
Dalam sebuah perusahaan, kepemimpinan akan berpengaruh pula pada kinerja para karyawannya. Selain sistem organisasi yang telah terbentuk, kepemimpinan memegang peranan penting, antara lain dalam pengambilan keputusan. Beberapa hal yang juga dipengaruhi oleh peran kepemimpinan adalah semangat kerja karyawan. Semangat kerja karyawan ini antara lain tercermin dalam kerja sama antarkaryawan, tingkat absensi yang rendah, kepuasan kerja di perusahaan, dan tingginya disiplin di kalangan karyawan.
Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saptanto (1997 ; 75) pada perusahaan tertentu, ditunjukkan bahwa semangat kerja yang tercermin dalam perilaku sehari-hari karyawan memang mempunyai korelasi yang positif dengan peran kepemimpinan yang dijalankan dalam organisasi yang bersangkutan, namun pengaruhnya kecil sekali. Semangat kerja yang dipengaruhi oleh motivasi, komunikasi, lingkungan kerja, termasuk kepemimpinan mempunyai dimensi yang lebih luas karena menyangkut penilaian intern dalam individu karyawan itu sendiri. Namun, dalam penelitian tersebut, kepemimpinan yang dapat mempengaruhi semangat kerja tidak merujuk pada teori kepemimpinan tertentu.
Dalam penelitian ini peran-peran dalam sebuah kepemimpinan akan diuji pengaruhnya terhadap semangat kerja karyawan yang dalam hal ini dimiliki oleh karyawan setingkat manajerial. Dengan demikian, dapat dilihat apakah ada pengaruh yang signifikan antara peran seorang pemimpin dengan tingat absensi, kepuasan, kerja sama, dan disiplin karyawannya.
Faktor-faktor lain di luar kepemimpinan yang dapat mempengaruhi semangat kerja karyawan, antara lain motivasi diri, partisipasi, dan komunikasi, tidak menjadi bahasan dalam penelitian ini karena penulis menilai bahwa faktor-faktor tersebut biasanya telah melekat dalam diri seseorang. Faktor-faktor tersebut hanya membutuhkan sedikit stimulan agar dapat berpengaruh pada perilaku seseorang. Faktor kepemimpinan, menurut penulis, akan lebih menunjukkan dimensi sosial dalam sebuah organisasi. Banyak individu akan saling berinteraksi di dalamnya sehingga lebih menarik untuk diteliti.
Rabu, 02 Desember 2009
WEWENANG, DELEGASI DAN DESENTRALISASI
A. WEWENANG
1) Pengertian Wewenang
Wewenag adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Wewenang merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari atasan ke bawahan dalam suatu organisasi.
Dua pandangan yang saling berlawanan tentang sumber wewenang, yaitu :
1. Teori formal
Wewenang merupakan anugrah, ada karena seseorang diberi atau dilimpahi hal tersebut. Beranggapan bahwa wewenang berasal dari tingkat masyarakat yang tinggi. Jadi pandangan ini menelusuri sumber tertinggi dari wewenang ke atas sampai sumber terakhir, dimana untuk organisasi perusahaan adalah pemilik atau pemegang saham.
2. Teori penerimaan
Wewenang timbul hanya jika dapat diterima oleh kelompok atau individu siapa wewenang tersebut dijalankan. Pandangan ini menyatakan kunci dasar wewenang oleh yang dipengaruhi (influencee) bukan yang mempengaruhi (influencer). Jadi, wewenang tergantung pada penerima (receiver), yang memutuskan untuk menerima atau menolak.
Kekuasaan sering dicampur adukkan dengan wewenang, padahal keduanya berbeda. Bila wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, maka kekuasan adalah kemampuan untuk melakukan hak tersebut.
Kekuasan adalah kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan atau kejadian. Wewenang tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang akan menyebabkan konflik dalam organisasi.
2) Wewenang Lini dan Staf
Lini mempunyai fungsi untuk bertanggung jawab langsung atas tercapainya tujuan-tujuan perusahaan.
Staf adalah individu atau kelompok (terdiri para ahli) dalam struktur organisasi yang fungsi utamanya memberikan saran pelayanan kepada fungsi lini.
Ada dua tipe staf, yaitu :
1. Staf pribadi (Personal staf)
Staf pribadi dibentuk untuk memberikan saran, bantuan dan jasa kepada seorang manajer. Staf pribadi biasa disebut asisten atau asisten staf yang mempunyai banyak tugas untuk atasan dan biasanya generalis.
2. Staf spesialis
Memberikan saran, konsultasi, bantuan, dan melayani seluruh lini dan unsur organisasi yang bermacam-macam, seperti tingkatan divisi, tingkatan bagian, ataupun tingkatan cabang yang berdiri sendiri.
B. DELEGASI
1) Pengertian Delegasi
Delegasi adalah pemberian otorisasi atau kekuasaan formal dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan tertentu kepada orang lain. Pelimpahan otoritas oleh atasan kepada bawahan diperlukan agar organisasi dapat berfungsi secara efisien karena tak ada atasan yang dapat mengawasi secara efisien karena tak ada atasan yang dapat mengawasi secara pribadi setiap tugas-tugas organisasi.
Alasan perlunya pendelegasian, yaitu :
a. Memungkinkan manajer dapat mencapai lebih dan bila mereka menangani setiap tugas sendiri
b. Agar organisasi dapat berfungsi lebih efisien
c. Manajer dapat memusatkan tenaganya pada tugas-tugas prioritas yang lebih penting
d. Bawahan dapat tumbuh, berkembang dan alat untuk belajar dari kesalahan
Delegasi dibutuhkan karena manajer mungkin hanya menguasai “the big picture”, tidak cukup mengerti secara terperinci dan tidak selalu mempunyai semua pengetahuan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan. Sehingga untuk mengefisienkan penggunan sumber daya, pelaksanaan tugas tertentu didelegasikan kepada tingkatan organisasi yang serendah mungkin di mana terdapat cukup kemampuan dan informasi untuk menyelesaikannya.
Prinsip-prinsip klasik yang dapat dijadikan dasar untuk delegasi yang efektif adalah
a. Prinsip Skalar
Menyatakan harus ada garis otorisasi yang jelas yang menghubungkan tingkat paling tinggi dengan tingkat paling bawah. Garis otoritas yang jelas ini memudahkan anggota organisasi untuk mengetahui :
v Kepada siapa dia dapat mendelegasikan
v Siapa yang dapat melimpahkan wewenang kepadanya
v Kepada siapa dia bertanggungjawab
Dalam proses penyusunan garis otoritas diperlukan kelengkapan pendelegasian wewenang, yaitu semua tugas yang diperlukan dibagi habis. Hal ini digunakan untuk menghindari :
v Gaps, yaitu tugas-tugas yang tidak ada penangung jawabnya
v Overlaps, yaitu tanggung jawab untuk satu tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu orang
v Spilts, yaitu tanggung jawab atas tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu-satuan organisasi
b. Prinsip Kesatuan Perintah (unity of command)
Menyatakan setiap orang dalam organisasi harus melapor pada satu atasan. Melapor pada lebih dari satu orang akan menyulitkan seseorang untuk mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan perintah siapa yang harus diikuti. Bertanggung jawab kepada lebih dari satu atasan juga akan membuat bawahan dapat menghindari tanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang jelek dengan alas an banyaknya tugas dari atasan lain.
c. Tanggung jawab, wewenang dan akuntabilitas
Prinsip-prinsip ini menyatakan bahwa :
v Dapat menggunakan sumber dayanya secara efisien
v Masing-masing orang dalam organisasi dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya secara efektif
v Akuntabilitas penerimaan tanggung jawab dan wewenang
Ada 4 kegiatan ketika delegasi dilakukan :
1. Pendelegasian menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan
2. Pendelegasian melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas
3. Penerimaan delegasi, yang menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab
4. Pendelegasian menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai
Manfaat pendelegasian wewenang, yaitu :
a) Manajer memiliki banyak kesempatan untuk mencari dan menerima peningkatan tanggungjawab dari tingkatan manajer yang tinggi
b) Memberikan keputusan yang lebih baik
c) Pelimpahan yang efektif mempercepat pembuatan keputusan
d) Melatih bawahan memikul tanggungjawab, melakukan penilaiana dan meningkatkan keyakinan diri serta kesediaan untuk berinisiatif
Hambatan terhadap pendelegasian yang efektif, yaitu :
* Keengganan untuk mendelegasikan wewenang adalah :
a) Perasaan tidak aman
b) Ketidak mampuan manajer
c) Ketidak percayaan kepada bawahan
d) Manajer merasa bahwa bawahan lebih senang tidak mempunyai hak pembuatan keputusan yang luas
* Keengganan untuk menerima pendelegasian wewenang adalah :
a) Perasaan tidak aman bagi bawahan untuk menghindari tanggungjawab dan resiko
b) Bawahan takut dikritik atau dihukum karena membuat kesalahan
c) Bawahan tidak mendapat cukup rangsangan untuk beban tanggungjawab tambahan
d) Bawahan kurang percaya diri dan merasa tertekan bila dilimpahi wewenang pembuatan keputusan yang lebih besar
Louis allen mengemukakan teknik untuk membantu manajer melakukan delegasi dengan efektif :
1. Tetapkan tujuan
2. Tegaskan tanggungjawab dan wewenang
3. Berikan motivasi kepada bawahan
4. Meminta penyelesaian kerja
5. Berikan latihan
6. Adakan pengawasan yang memadai
C. DESENTRALISASI
Desentralisasi adalah konsep yang luas dan berhubungan dengan seberapa jauh manajemen puncak mendelegasikan wewenang kebawah, divisi-divisi, cabang-cabang atau satuan-satuan organisasi yang lebih rendah.
Factor-faktor yang mempengaruhi derajat desentralisasi :
1. Filsafat manajemen
2. Ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi
3. Strategi dan lingkungan organisasi
4. Penyebaran geografis organisasi
5. Tersedianya peralatan pengawasan yang efektif
6. Kualitas manajer
7. Keanekaragaman produk dan jasa
Karakteristik-karakteristik organisasi lainnya
1) Pengertian Wewenang
Wewenag adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Wewenang merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari atasan ke bawahan dalam suatu organisasi.
Dua pandangan yang saling berlawanan tentang sumber wewenang, yaitu :
1. Teori formal
Wewenang merupakan anugrah, ada karena seseorang diberi atau dilimpahi hal tersebut. Beranggapan bahwa wewenang berasal dari tingkat masyarakat yang tinggi. Jadi pandangan ini menelusuri sumber tertinggi dari wewenang ke atas sampai sumber terakhir, dimana untuk organisasi perusahaan adalah pemilik atau pemegang saham.
2. Teori penerimaan
Wewenang timbul hanya jika dapat diterima oleh kelompok atau individu siapa wewenang tersebut dijalankan. Pandangan ini menyatakan kunci dasar wewenang oleh yang dipengaruhi (influencee) bukan yang mempengaruhi (influencer). Jadi, wewenang tergantung pada penerima (receiver), yang memutuskan untuk menerima atau menolak.
Kekuasaan sering dicampur adukkan dengan wewenang, padahal keduanya berbeda. Bila wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, maka kekuasan adalah kemampuan untuk melakukan hak tersebut.
Kekuasan adalah kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan atau kejadian. Wewenang tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang akan menyebabkan konflik dalam organisasi.
2) Wewenang Lini dan Staf
Lini mempunyai fungsi untuk bertanggung jawab langsung atas tercapainya tujuan-tujuan perusahaan.
Staf adalah individu atau kelompok (terdiri para ahli) dalam struktur organisasi yang fungsi utamanya memberikan saran pelayanan kepada fungsi lini.
Ada dua tipe staf, yaitu :
1. Staf pribadi (Personal staf)
Staf pribadi dibentuk untuk memberikan saran, bantuan dan jasa kepada seorang manajer. Staf pribadi biasa disebut asisten atau asisten staf yang mempunyai banyak tugas untuk atasan dan biasanya generalis.
2. Staf spesialis
Memberikan saran, konsultasi, bantuan, dan melayani seluruh lini dan unsur organisasi yang bermacam-macam, seperti tingkatan divisi, tingkatan bagian, ataupun tingkatan cabang yang berdiri sendiri.
B. DELEGASI
1) Pengertian Delegasi
Delegasi adalah pemberian otorisasi atau kekuasaan formal dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan tertentu kepada orang lain. Pelimpahan otoritas oleh atasan kepada bawahan diperlukan agar organisasi dapat berfungsi secara efisien karena tak ada atasan yang dapat mengawasi secara efisien karena tak ada atasan yang dapat mengawasi secara pribadi setiap tugas-tugas organisasi.
Alasan perlunya pendelegasian, yaitu :
a. Memungkinkan manajer dapat mencapai lebih dan bila mereka menangani setiap tugas sendiri
b. Agar organisasi dapat berfungsi lebih efisien
c. Manajer dapat memusatkan tenaganya pada tugas-tugas prioritas yang lebih penting
d. Bawahan dapat tumbuh, berkembang dan alat untuk belajar dari kesalahan
Delegasi dibutuhkan karena manajer mungkin hanya menguasai “the big picture”, tidak cukup mengerti secara terperinci dan tidak selalu mempunyai semua pengetahuan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan. Sehingga untuk mengefisienkan penggunan sumber daya, pelaksanaan tugas tertentu didelegasikan kepada tingkatan organisasi yang serendah mungkin di mana terdapat cukup kemampuan dan informasi untuk menyelesaikannya.
Prinsip-prinsip klasik yang dapat dijadikan dasar untuk delegasi yang efektif adalah
a. Prinsip Skalar
Menyatakan harus ada garis otorisasi yang jelas yang menghubungkan tingkat paling tinggi dengan tingkat paling bawah. Garis otoritas yang jelas ini memudahkan anggota organisasi untuk mengetahui :
v Kepada siapa dia dapat mendelegasikan
v Siapa yang dapat melimpahkan wewenang kepadanya
v Kepada siapa dia bertanggungjawab
Dalam proses penyusunan garis otoritas diperlukan kelengkapan pendelegasian wewenang, yaitu semua tugas yang diperlukan dibagi habis. Hal ini digunakan untuk menghindari :
v Gaps, yaitu tugas-tugas yang tidak ada penangung jawabnya
v Overlaps, yaitu tanggung jawab untuk satu tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu orang
v Spilts, yaitu tanggung jawab atas tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu-satuan organisasi
b. Prinsip Kesatuan Perintah (unity of command)
Menyatakan setiap orang dalam organisasi harus melapor pada satu atasan. Melapor pada lebih dari satu orang akan menyulitkan seseorang untuk mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan perintah siapa yang harus diikuti. Bertanggung jawab kepada lebih dari satu atasan juga akan membuat bawahan dapat menghindari tanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang jelek dengan alas an banyaknya tugas dari atasan lain.
c. Tanggung jawab, wewenang dan akuntabilitas
Prinsip-prinsip ini menyatakan bahwa :
v Dapat menggunakan sumber dayanya secara efisien
v Masing-masing orang dalam organisasi dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya secara efektif
v Akuntabilitas penerimaan tanggung jawab dan wewenang
Ada 4 kegiatan ketika delegasi dilakukan :
1. Pendelegasian menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan
2. Pendelegasian melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas
3. Penerimaan delegasi, yang menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab
4. Pendelegasian menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai
Manfaat pendelegasian wewenang, yaitu :
a) Manajer memiliki banyak kesempatan untuk mencari dan menerima peningkatan tanggungjawab dari tingkatan manajer yang tinggi
b) Memberikan keputusan yang lebih baik
c) Pelimpahan yang efektif mempercepat pembuatan keputusan
d) Melatih bawahan memikul tanggungjawab, melakukan penilaiana dan meningkatkan keyakinan diri serta kesediaan untuk berinisiatif
Hambatan terhadap pendelegasian yang efektif, yaitu :
* Keengganan untuk mendelegasikan wewenang adalah :
a) Perasaan tidak aman
b) Ketidak mampuan manajer
c) Ketidak percayaan kepada bawahan
d) Manajer merasa bahwa bawahan lebih senang tidak mempunyai hak pembuatan keputusan yang luas
* Keengganan untuk menerima pendelegasian wewenang adalah :
a) Perasaan tidak aman bagi bawahan untuk menghindari tanggungjawab dan resiko
b) Bawahan takut dikritik atau dihukum karena membuat kesalahan
c) Bawahan tidak mendapat cukup rangsangan untuk beban tanggungjawab tambahan
d) Bawahan kurang percaya diri dan merasa tertekan bila dilimpahi wewenang pembuatan keputusan yang lebih besar
Louis allen mengemukakan teknik untuk membantu manajer melakukan delegasi dengan efektif :
1. Tetapkan tujuan
2. Tegaskan tanggungjawab dan wewenang
3. Berikan motivasi kepada bawahan
4. Meminta penyelesaian kerja
5. Berikan latihan
6. Adakan pengawasan yang memadai
C. DESENTRALISASI
Desentralisasi adalah konsep yang luas dan berhubungan dengan seberapa jauh manajemen puncak mendelegasikan wewenang kebawah, divisi-divisi, cabang-cabang atau satuan-satuan organisasi yang lebih rendah.
Factor-faktor yang mempengaruhi derajat desentralisasi :
1. Filsafat manajemen
2. Ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi
3. Strategi dan lingkungan organisasi
4. Penyebaran geografis organisasi
5. Tersedianya peralatan pengawasan yang efektif
6. Kualitas manajer
7. Keanekaragaman produk dan jasa
Karakteristik-karakteristik organisasi lainnya
Langganan:
Postingan (Atom)